Sumber: Pikiran Rakyat
SATU unit truk terperosok di sisi jalan di Kab. Bekasi. Kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai sampai saat ini membuat Pemkab Bekasi memprioritaskan anggaran pada pembangunan fisik dalam APBD 2009 untuk menghidupkan roda ekonomi di kawasan itu.* Deni Bratha
PEMBANGUNAN fisik dan infrastruktur di Kabupaten Bekasi akan mendapatkan gelontoran anggaran sebesar 30% dari Rp 1,989 triliun total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2009. Diharapkan dana tersebut sudah bisa digunakan pada bulan Maret mendatang. Demikian dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah, Jumat (9/1), di ruang kerjanya. "Jangan sampai molor lagi seperti tahun 2008 kemarin karena pembangunan jadi terhambat. Kami berharap eksekutif lebih sigap kerjanya," kata Syamsul.
Keterlambatan pencairan APBD 2008, ujar Syamsul, lebih banyak dipengaruhi lambannya kinerja eksekutif pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Padahal APBD sudah disahkan pada bulan Februari 2008. Namun karena adanya kenaikan harga BBM, pemerintah daerah meminta untuk melakukan revisi guna menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan baku.
Sampai bulan Juni lalu, DPRD sudah meminta Sekda Kabupaten Bekasi agar segera mengajukan perubahan anggaran untuk dibahas di DPRD. Rupanya, baru pada November 2008, anggaran perubahan diajukan. Hal ini menyebabkan banyak program terhambat, terutama yang terkait dengan pembangunan fisik dan infrastuktur. "Sekitar 40 persen anggaran tahun 2008 tidak bisa diserap dan harus diluncurkan kembali pada 2009," ujar Syamsul.
Molornya proses tender, sempat memancing gejolak di Kabupaten Bekasi, terutama yang berasal dari kalangan pengusaha. Beredar kabar, para pengusaha merasa kecewa karena beberapa paket projek dalam APBD 2008 sudah di-ploting dengan memberikan "upeti" kepada para pejabat.
Hal tersebut dibantah Syamsul. Menurut politisi asal PKS ini, kabar semacam ini memang sudah jamak dijumpai dalam proses lelang tender, namun sangat sulit untuk dibuktikan. Menurut dia, seharusnya proses tender dilakukan secara profesional, transparan, fair, dan dengan cara-cara yang baik oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keresahan para pengusaha dianggap terlalu berlebihan. Mereka bukanlah orang baru, sehingga mestinya tahu tata aturan proses tender. "Pejabat juga tidak boleh menjanjikan apa pun kepada para pengusaha," ujar Syamsul.
APBD tahun 2009 sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bekasi pada akhir bulan Desember 2008, yang menurut Syamsul, tercepat dilakukan oleh daerah tingkat II se-Jawa Barat. Percepatan ini diharapkan juga diimbagi dengan kinerja Pemda Kabupaten Bekasi sehingga pada bulan Maret sudah bisa dilakukan proses tender. "Ini menunjukkan bahwa kami di DPRD serius, tidak seperti yang selama ini ditudingkan bahwa DPRD kerjanya lambat. Jadi siapa yang sebenarnya lambat?" kata Syamsul.
Tidak terserap
Syamsul menjelaskan, 30% APBD Kabupaten Bekasi tahun 2009 akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan infrastrukur. Nilainya mencapai Rp 490 miliar, yang Rp 331 miliar di antaranya merupakan dana luncuran dari anggaran APBD tahun 2008 yang tidak terserap.
Dana tersebut dialokasikan ke Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, serta stimulan pembangunan di pos anggaran bidang pembangunan. Dana stimulan, kata Syamsul, akan diberikan kepada setiap proposal yang masuk dari masyarakat, besarannya sendiri mencapai Rp 40 juta dan diprioritaskan untuk pembangunan jalan lingkungan. Lebih lanjut Syamsul mengatakan, dana APBD 2008 yang diluncurkan pada tahun 2009 sebagian di antaranya sudah ditenderkan dan tinggal proses pengerjaannya saja.
Alokasi besar untuk pembangunan fisik dan infrastruktur ini diambil mengingat banyak jalan di Kabupaten Bekasi yang kondisinya masih rusak. Padahal, kata Syamsul, jalan menjadi sarana utama akses ekonomi masyarakat. Kendati demikian, dana yang ada belum mencukupi untuk memperbaiki semua jalan yang ada dan masih menyisakan 40% jalan rusak. "Luas wilayah kita sangat luas, tapi mudah-mudahan 2-3 tahun lagi semua jalan di Kabupaten Bekasi sudah bagus," kata Syamsul.
Dihubungi secara terpisah, Alex Sutadi, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi, mengatakan, pada 2008, pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan melakukan perbaikan pada 111 km jalan. Perbaikan dengan cara hotmix sepanjang 44 km dan jalan yang dicor beton 77 km, yang memakan anggaran sebesar Rp 180 miliar. Sebagian pekerjaan itu sudah selesai pada tahun 2008 dan sisanya akan diteruskan pada 2009. "Mudah-mudahan April 2009, semuanya sudah rampung dikerjakan," kata Alex dari balik telefon genggamnya.
Sedangkan untuk tahun anggaran 2009, Dinas Bina Marga dan Pengairan hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp 80 miliar, karena ada dana luncuran tahun 2008. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dan pengairan. Namun, Alex tidak ingat secara detail berapa panjang jalan yang akan diperbaiki. Alex menjelaskan, jumlah total jalan di Kabupaten Bekasi mencapai 925 km dan sampai saat ini, 700 km sudah layak pakai.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi Purnomo Narmiadi mengatakan, sarana infrastruktur sangat penting untuk menunjang kelangsungan dunia usaha dan industri di Kabupaten Bekasi. Selama ini, kata dia, jalan-jalan di Kabupaten Bekasi masih tergolong rusak sehingga menyebabkan waktu tempuh untuk distribusi barang menjadi semakin lama. Biaya bahan bakar dan kerusakan onderdil kendaraan juga ikut membengkak sampai 3 kali lipat. "Bagaimana investor mau tertarik, jika kondisi jalannya masih rusak seperti sekarang ini," kata Purnomo.
Menanggapi masalah tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bekasi Muhyiddin mengemukakan, keterlambatan realisasi APBD 2008 disebabkan karena perubahan harga bahan baku akibat kenaikan harga BBM. Dirinya menjanjikan, untuk tahun 2009, APBD sudah bisa direalisasikan pada bulan Maret mendatang. Sedangkan untuk pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan tahun 2008 yang dilanjutkan pada tahun 2009, sudah bisa mengajukan penagihan pada akhir Februari jika memang sudah selesai dikerjakan. (JU-16)**
Senin, 09 Maret 2009
Bekasi Raya: HUT Kabupaten Bekasi ke 58 Masih Banyak Yang Perlu Dibenahi
Bekasi Raya, LAPUT Edisi 18 Agustus 2008
LAPUT
HUT Kabupaten Bekasi ke 58
Masih Banyak Yang Perlu Dibenahi
KABUPATEN BEKASI Saat ini memasuki usianya yang ke 58 tahun. Usia yang tergolong tua dan saat ini sedang giat-giatnya membangun. Hanya saja Usia ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Masih mudah kita temui beragam ketimpangan dan masalah pembangunan di Bumi para Pejuang ini.
Kemiskinan masih bercokol diangka 111.277 KK dari total penduduk 1.950.209 jiwa. Di ranah pendidikan masih terdapat 220 Sekolah Dasar yang rusak parah atau 1320 ruang kelas. Angka putus sekolah sebesar 16.000 anak. Terdapat 1300 anak yang menderita gizi buruk. Belum lagi penyebaran penyakit menular seperti Kaki Gajah (Filaris) sebesar 83 orang dan 150 orang yang terinveksi dan dinyatakan endemic menempatkan Kabupaten Bekasi diposisi tertinggi se Jawa Barat. Penderita penyakit Lepra juga mengalami peningkatan dari 257 orang pada tahun 2007 menjadi 352 orang tahun 2008. Tercatat 229 orang pengidap HIV/AIDS.
Masalah lainnya adalah sarana irigasi yang menyebabkan ribuan petani selalu merugi setiap tahunnya. Kekurangan air bersih juga sampai saat ini masih dirasakan oleh warga Kabupaten Bekasi yang tinggal di wilayah pinggiran bagian utara seperti Muara Gembong, Babelan dan Tarmajaya, serta pinggiran selatan semisal Bojongmangu dan Setu. 3000 Perusahaan yang ada tidak mampu menyerap keseluruhan tenaga kerja sehingga menyisakan sekitar 100.000 penganggur.
Realitas di atas merupakan sebuah ironi, mengingat usia Kabupaten Bekasi yang ke 58 tahun. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah, hal ini tidak bisa dilihat secara parsial, sebab lambatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi juga diakibatkan dari konsep pembangunan sebelum pemekaran yang tersentral di satu wilayah yang saat ini disebut Kota Bekasi. Akibatnya, daerah Kabupaten Bekasi jauh tertinggal dari anaknya, yaitu Kota Bekasi.
Meskipun masih banyak masalah disana-sini tapi dinamika pembangunan mulai mengeliat. Tahun ini terdapat lojakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari 156 Milyard pada tahun 2007 menjadi 185 Milyard. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,5 Trilyun yang diperoleh dari Pajak, bagi hasil pajak, Migas, bagi hasil Migas, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. APBD tersebut diperuntukan untuk menjalankan proses pembangunan di Kabaupaten Bekasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah, mengatakan bahwa perubahan wajah Kabupaten Bekasi terlihat cukup mencolok pada 3 tahun ini. Terjadi peningkatan jalan sebesar 15 persen dan infrastruktur 13 persen. Salah satunya adalah pembangunan jembatan layang di pintu tol Cikarang Barat, pembangunan jalan tembus dari Taruma Jaya ke Batu Jaya Karawang sepanjang 32 Kilometer, serta jembatan penghubungnya. Jalan ini, kata Syamsul, akan membuka akses transportasi daerah utara Bekasi yang selama ini seperti terisiolasi. Diharapkan jalan ini nantinya dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah utara. Rencananya, sambung Syamsul, juga akan dibangun jalan tol Tanjung Priok – Cibitung. “Akses transportasi industri yang ada di Cibitung dan Cikarang akan sangat terbantu” ujar Syamsul ketika ditemui di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis, (14/08). “Sumber Daya Alam Kabupaten Bekasi berupa Minyak dan Gas, bisa menjadikan Bekasi sebagai kota industri dan migas terbesar di Pulau Jawa jika dikelola secara baik” ujar Syamsul.
Bedasarkan data yang ada, di Kabupaten Bekasi daerah utara memiliki cadangan minyak bumi sebesar 195 Milyard Barel, sedangkan Gas bumi mencapai 19 BSCF yang diperkirakan tidak akan habis dieksplorasi sampai 30 tahun mendatang, angka ini setara dengan blok Cepu. Migas tersebut tersebar di 7 blok yaitu ; Sasak, Ranca Jawa dan Pondok Tengah Utara (Kecamatan Muaragembong), Blok Pondok Makmur (Kecamatan Cabang Bungin), Blok Tegal Pancing (Kecamatan Sukatani). Sedangkan dua blok lainnya sudah dimulai diekspolasi yaitu Pondok Tengah dengan kapasitas produksi 2000 barel minyak mentah perhari dan Lapangan Tambun (30 sumur) Kecamatan Babelan 12.000 barel/hari. Di Blok Pondok Tengah sendiri cadangan minyaknya mencapai 35 MMFCS (Million Matrix Standard Cubik Feet). Potensi ini sebagian sudah dikelola oleh BUMD milik Pemkab Bekasi, PT. BBWM, dan menyumbang PAD sebesar 6,7 Milyard pada tahun 2007.
Lebih lanjut Syamsul memaparkan, bahwa arah pembangunan tidak boleh meninggalkan sektor pertanian yang saat ini mulai terancam dengan derasnya arus industrialisasi. Perencanaan tata ruang yang komperhensif diperlukan mempertahankan daerah pertanian dan ruang terbuka hijau. Ekonomi kerakyatan, kata Syamsul, juga menjadi pondasi perekonomian Kabupaten Bekasi, hanya saja sector ini belum digarap secara serius. Kelemahan dalam hal penyusunan data menyebabkan terhambatnya program pembangunan. “tahun ini diharapkan semua data mulai dari angka kemiskinan, potensi ekonomi, UKM dan lainnya harus segera selesai. Sehingga tahun 2009 mendatang kita sudah mulai melakukan program pemberdayaan masyarakat” pungkas Syamsul.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Sa’aduddin, mengakui banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dirinya berjanji akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan disemua sektor. Pendidikan, kata Bupati, menjadi salah satu contohnya, terdapat peningkatan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBD. Siswa Sekolah Dasar tidak dikenakan biaya uang gedung dan Biaya Bulanan. “targetnya tahun 2010 sudah tidak ada lagi sekolah yang rusak” ujar Sa’aduddin saat ditemui disela-sela deklarasi pemilu damai, Sabtu (16/08).
Untuk melakukan upaya pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai terdapat ketimpangan antara utara dan selatan, Pemkab saat ini sedang mengkaji pemekaran daerah Kabupaten Bekasi. Jika layak dan memungkinkan, kata Sa’aduddin, pemekaran diharapkan dapat mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Namun program pembangunan tidak akan maksimal jika aparat pemerintah sebagai pelaksana tidak bekerja secara maksimal. Pembenahan sistem menejemen dilingkungan Pemda terus diupayakan. Sa’aduddin berjanji akan menindak bawahannya jika didapati tidak bekerja secara baik. “kami berharap agar seluruh masyarakat juga berperan aktif dalam proses pembanguan Kabupaten Bekasi” pungkasnya. (JU-16)
LAPUT
HUT Kabupaten Bekasi ke 58
Masih Banyak Yang Perlu Dibenahi
KABUPATEN BEKASI Saat ini memasuki usianya yang ke 58 tahun. Usia yang tergolong tua dan saat ini sedang giat-giatnya membangun. Hanya saja Usia ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Masih mudah kita temui beragam ketimpangan dan masalah pembangunan di Bumi para Pejuang ini.
Kemiskinan masih bercokol diangka 111.277 KK dari total penduduk 1.950.209 jiwa. Di ranah pendidikan masih terdapat 220 Sekolah Dasar yang rusak parah atau 1320 ruang kelas. Angka putus sekolah sebesar 16.000 anak. Terdapat 1300 anak yang menderita gizi buruk. Belum lagi penyebaran penyakit menular seperti Kaki Gajah (Filaris) sebesar 83 orang dan 150 orang yang terinveksi dan dinyatakan endemic menempatkan Kabupaten Bekasi diposisi tertinggi se Jawa Barat. Penderita penyakit Lepra juga mengalami peningkatan dari 257 orang pada tahun 2007 menjadi 352 orang tahun 2008. Tercatat 229 orang pengidap HIV/AIDS.
Masalah lainnya adalah sarana irigasi yang menyebabkan ribuan petani selalu merugi setiap tahunnya. Kekurangan air bersih juga sampai saat ini masih dirasakan oleh warga Kabupaten Bekasi yang tinggal di wilayah pinggiran bagian utara seperti Muara Gembong, Babelan dan Tarmajaya, serta pinggiran selatan semisal Bojongmangu dan Setu. 3000 Perusahaan yang ada tidak mampu menyerap keseluruhan tenaga kerja sehingga menyisakan sekitar 100.000 penganggur.
Realitas di atas merupakan sebuah ironi, mengingat usia Kabupaten Bekasi yang ke 58 tahun. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah, hal ini tidak bisa dilihat secara parsial, sebab lambatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi juga diakibatkan dari konsep pembangunan sebelum pemekaran yang tersentral di satu wilayah yang saat ini disebut Kota Bekasi. Akibatnya, daerah Kabupaten Bekasi jauh tertinggal dari anaknya, yaitu Kota Bekasi.
Meskipun masih banyak masalah disana-sini tapi dinamika pembangunan mulai mengeliat. Tahun ini terdapat lojakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari 156 Milyard pada tahun 2007 menjadi 185 Milyard. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,5 Trilyun yang diperoleh dari Pajak, bagi hasil pajak, Migas, bagi hasil Migas, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. APBD tersebut diperuntukan untuk menjalankan proses pembangunan di Kabaupaten Bekasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah, mengatakan bahwa perubahan wajah Kabupaten Bekasi terlihat cukup mencolok pada 3 tahun ini. Terjadi peningkatan jalan sebesar 15 persen dan infrastruktur 13 persen. Salah satunya adalah pembangunan jembatan layang di pintu tol Cikarang Barat, pembangunan jalan tembus dari Taruma Jaya ke Batu Jaya Karawang sepanjang 32 Kilometer, serta jembatan penghubungnya. Jalan ini, kata Syamsul, akan membuka akses transportasi daerah utara Bekasi yang selama ini seperti terisiolasi. Diharapkan jalan ini nantinya dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah utara. Rencananya, sambung Syamsul, juga akan dibangun jalan tol Tanjung Priok – Cibitung. “Akses transportasi industri yang ada di Cibitung dan Cikarang akan sangat terbantu” ujar Syamsul ketika ditemui di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis, (14/08). “Sumber Daya Alam Kabupaten Bekasi berupa Minyak dan Gas, bisa menjadikan Bekasi sebagai kota industri dan migas terbesar di Pulau Jawa jika dikelola secara baik” ujar Syamsul.
Bedasarkan data yang ada, di Kabupaten Bekasi daerah utara memiliki cadangan minyak bumi sebesar 195 Milyard Barel, sedangkan Gas bumi mencapai 19 BSCF yang diperkirakan tidak akan habis dieksplorasi sampai 30 tahun mendatang, angka ini setara dengan blok Cepu. Migas tersebut tersebar di 7 blok yaitu ; Sasak, Ranca Jawa dan Pondok Tengah Utara (Kecamatan Muaragembong), Blok Pondok Makmur (Kecamatan Cabang Bungin), Blok Tegal Pancing (Kecamatan Sukatani). Sedangkan dua blok lainnya sudah dimulai diekspolasi yaitu Pondok Tengah dengan kapasitas produksi 2000 barel minyak mentah perhari dan Lapangan Tambun (30 sumur) Kecamatan Babelan 12.000 barel/hari. Di Blok Pondok Tengah sendiri cadangan minyaknya mencapai 35 MMFCS (Million Matrix Standard Cubik Feet). Potensi ini sebagian sudah dikelola oleh BUMD milik Pemkab Bekasi, PT. BBWM, dan menyumbang PAD sebesar 6,7 Milyard pada tahun 2007.
Lebih lanjut Syamsul memaparkan, bahwa arah pembangunan tidak boleh meninggalkan sektor pertanian yang saat ini mulai terancam dengan derasnya arus industrialisasi. Perencanaan tata ruang yang komperhensif diperlukan mempertahankan daerah pertanian dan ruang terbuka hijau. Ekonomi kerakyatan, kata Syamsul, juga menjadi pondasi perekonomian Kabupaten Bekasi, hanya saja sector ini belum digarap secara serius. Kelemahan dalam hal penyusunan data menyebabkan terhambatnya program pembangunan. “tahun ini diharapkan semua data mulai dari angka kemiskinan, potensi ekonomi, UKM dan lainnya harus segera selesai. Sehingga tahun 2009 mendatang kita sudah mulai melakukan program pemberdayaan masyarakat” pungkas Syamsul.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Sa’aduddin, mengakui banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dirinya berjanji akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan disemua sektor. Pendidikan, kata Bupati, menjadi salah satu contohnya, terdapat peningkatan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBD. Siswa Sekolah Dasar tidak dikenakan biaya uang gedung dan Biaya Bulanan. “targetnya tahun 2010 sudah tidak ada lagi sekolah yang rusak” ujar Sa’aduddin saat ditemui disela-sela deklarasi pemilu damai, Sabtu (16/08).
Untuk melakukan upaya pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai terdapat ketimpangan antara utara dan selatan, Pemkab saat ini sedang mengkaji pemekaran daerah Kabupaten Bekasi. Jika layak dan memungkinkan, kata Sa’aduddin, pemekaran diharapkan dapat mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Namun program pembangunan tidak akan maksimal jika aparat pemerintah sebagai pelaksana tidak bekerja secara maksimal. Pembenahan sistem menejemen dilingkungan Pemda terus diupayakan. Sa’aduddin berjanji akan menindak bawahannya jika didapati tidak bekerja secara baik. “kami berharap agar seluruh masyarakat juga berperan aktif dalam proses pembanguan Kabupaten Bekasi” pungkasnya. (JU-16)
Merana di Tengah Kekayaan Potensi
Kab. Bekasi Peringati HUT Ke-58
Merana di Tengah Kekayaan Potensi
MESKIPUN pada 15 Agustus ini Kabupaten Bekasi telah memasuki usia yang terbilang mapan, 58 tahun, rakyat yang berada di daerah ini masih menghadapi cukup banyak masalah dalam kehidupan mereka. Pembangunan memang tetap dijalankan, namun kenyataan di lapangan, beragam ketimpangan masih mudah ditemui, di tengah kekayaan potensi yang dimiliki. Kabupaten Bekasi bagaikan si kaya yang merana, karena tak dapat memanfaatkan kekayaannya.
Tingkat kemiskinan masih bercokol di angka 111.277 kk dari total penduduk 1.950.209 jiwa. Di bidang pendidikan, terdapat 220 Sekolah Dasar yang rusak parah atau setara dengan 1.320 ruang kelas. Angka putus sekolah sebesar 16.000 anak. Terdapat 1.300 anak yang menderita gizi buruk. Belum lagi penyebaran penyakit menular seperti kaki gajah (filariasis) sebesar 83 orang dan 150 orang yang terinfeksi serta dinyatakan endemik menempatkan Kabupaten Bekasi di posisi tertinggi se-Jawa Barat maupun nasional. Penderita penyakit Lepra juga mengalami peningkatan dari 257 orang pada tahun 2007 menjadi 352 orang tahun 2008. Tercatat 229 orang di kabupaten ini pun dinyatakan mengidap HIV-AIDS.
Masalah lainnya adalah buruknya sarana irigasi yang menyebabkan ribuan petani selalu merugi setiap tahunnya. Kekurangan air bersih juga sampai saat ini masih dirasakan oleh warga Kabupaten Bekasi yang tinggal di wilayah pinggiran bagian utara seperti Muara Gembong, Babelan, dan Tarmajaya, serta pinggiran selatan semisal Bojongmanggu dan Setu. Di kawasan ini memang ada sekitar 3.000 perusahaan swasta, namun pengangguran tak dapat ditekan hingga masih tercatat sedikitnya 100.000 orang.
Menyikapi ironi di usia yang sudah matang itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah menyatakan, agar tidak melihat keadaan secara parsial. Menurut dia, lambatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi juga disebabkan konsep pembangunan sebelum pemekaran yang tersentral di satu wilayah yang saat ini disebut Kota Bekasi. Akibatnya, daerah Kabupaten Bekasi jauh tertinggal dari anaknya, tersebut.
Meskipun masih banyak masalah di sana-sini, kata dia, dinamika pembangunan tetap menggeliat. Disebutkan, tahun ini terdapat lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp 156 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 185 miliar. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,5 triliun dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak, bagi hasil pajak, migas, bagi hasil migas, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.
Pemekaran
Lebih jauh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah memastikan, perubahan wajah Kabupaten Bekasi terlihat cukup mencolok pada 3 tahun ini. Prasarana jalan meningkat sebesar 15% dan infrastruktur 13%. Ia memaparkan beberapa contoh, antara lain, pembangunan jembatan layang di pintu tol Cikarang barat, pembangunan jalan tembus dari Taruma Jaya ke Batu Jaya Karawang sepanjang 32 kilometer, serta jembatan penghubungnya.
Peningkatan prasarana jalan ini, kata Syamsul, akan membuka akses transportasi daerah utara Bekasi yang selama ini seperti terisiolasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Rencananya, sambung Syamsul, juga akan dibangun jalan tol Tanjung Priok-Cibitung. "Akses transportasi industri yang ada di Cibitung dan Cikarang akan sangat terbantu," ujar Syamsul, ketika ditemui di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (14/8).
"Sumber daya alam Kabupaten Bekasi berupa minyak dan gas, bisa menjadikan Bekasi sebagai kota industri dan migas terbesar di Pulau Jawa jika dikelola secara baik" ujarnya menambahkan.
Bedasarkan data yang diperoleh, potensi alam kabupaten memang memberikan harapan. Daerah belahan utara memiliki cadangan minyak bumi sebesar 195 miliar barel, sedangkan gas bumi mencapai 19 BSCF yang diperkirakan tidak akan habis dieksplorasi sampai 30 tahun mendatang. Angka ini konon setara dengan blok Cepu.
Migas tersebut tersebar di 7 blok, yaitu Sasak, Rancajawa, dan Pondok Tengah Utara (Kecamatan Muaragembong), Blok Pondok Makmur (Kecamatan Cabang Bungin), Blok Tegal Pancing (Kecamatan Sukatani). Sedangkan dua blok lainnya sudah dimulai dieksplorasi yaitu Pondok Tengah dengan kapasitas produksi 2.000 barel minyak mentah per hari dan Lapangan Tambun (30 sumur), Kecamatan Babelan 12.000 barel/hari.
Di Blok Pondok Tengah sendiri cadangan minyaknya mencapai 35 MMFCS (million matrix standard cubic feet). Potensi ini sebagian sudah dikelola oleh BUMD milik Pemkab Bekasi, PT. BBWM, dan menyumbang PAD sebesar Rp 6,7 miliar pada tahun 2007. Meski demikian, Syamsul menegaskan, arah pembangunan tidak boleh meninggalkan setor pertanian yang makin tergerus industrialisasi, selain tetap meneruskan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Sa`aduddin, mengakui banyaknya pekerjaan rumah Pemkab. Bekasi. Ia pun berjanji akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan di semua sektor. Pendidikan, kata Bupati, menjadi salah satu prioritasnya, dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBD. Siswa sekolah dasar tidak dikenai biaya uang gedung dan biaya bulanan. "Targetnya tahun 2010 sudah tidak ada lagi sekolah yang rusak," ujar Sa`aduddin saat ditemui di sela-sela Deklarasi Pemilu Damai, Sabtu (16/8).
Untuk melakukan upaya pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai terdapat ketimpangan antara utara dan selatan, Pemkab saat ini sedang mengkaji pemekaran daerah Kabupaten Bekasi. Jika layak dan memungkinkan, kata Sa`aduddin, pemekaran diharapkan dapat mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi. (JU-16)***
Merana di Tengah Kekayaan Potensi
MESKIPUN pada 15 Agustus ini Kabupaten Bekasi telah memasuki usia yang terbilang mapan, 58 tahun, rakyat yang berada di daerah ini masih menghadapi cukup banyak masalah dalam kehidupan mereka. Pembangunan memang tetap dijalankan, namun kenyataan di lapangan, beragam ketimpangan masih mudah ditemui, di tengah kekayaan potensi yang dimiliki. Kabupaten Bekasi bagaikan si kaya yang merana, karena tak dapat memanfaatkan kekayaannya.
Tingkat kemiskinan masih bercokol di angka 111.277 kk dari total penduduk 1.950.209 jiwa. Di bidang pendidikan, terdapat 220 Sekolah Dasar yang rusak parah atau setara dengan 1.320 ruang kelas. Angka putus sekolah sebesar 16.000 anak. Terdapat 1.300 anak yang menderita gizi buruk. Belum lagi penyebaran penyakit menular seperti kaki gajah (filariasis) sebesar 83 orang dan 150 orang yang terinfeksi serta dinyatakan endemik menempatkan Kabupaten Bekasi di posisi tertinggi se-Jawa Barat maupun nasional. Penderita penyakit Lepra juga mengalami peningkatan dari 257 orang pada tahun 2007 menjadi 352 orang tahun 2008. Tercatat 229 orang di kabupaten ini pun dinyatakan mengidap HIV-AIDS.
Masalah lainnya adalah buruknya sarana irigasi yang menyebabkan ribuan petani selalu merugi setiap tahunnya. Kekurangan air bersih juga sampai saat ini masih dirasakan oleh warga Kabupaten Bekasi yang tinggal di wilayah pinggiran bagian utara seperti Muara Gembong, Babelan, dan Tarmajaya, serta pinggiran selatan semisal Bojongmanggu dan Setu. Di kawasan ini memang ada sekitar 3.000 perusahaan swasta, namun pengangguran tak dapat ditekan hingga masih tercatat sedikitnya 100.000 orang.
Menyikapi ironi di usia yang sudah matang itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah menyatakan, agar tidak melihat keadaan secara parsial. Menurut dia, lambatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi juga disebabkan konsep pembangunan sebelum pemekaran yang tersentral di satu wilayah yang saat ini disebut Kota Bekasi. Akibatnya, daerah Kabupaten Bekasi jauh tertinggal dari anaknya, tersebut.
Meskipun masih banyak masalah di sana-sini, kata dia, dinamika pembangunan tetap menggeliat. Disebutkan, tahun ini terdapat lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp 156 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 185 miliar. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,5 triliun dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak, bagi hasil pajak, migas, bagi hasil migas, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.
Pemekaran
Lebih jauh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah memastikan, perubahan wajah Kabupaten Bekasi terlihat cukup mencolok pada 3 tahun ini. Prasarana jalan meningkat sebesar 15% dan infrastruktur 13%. Ia memaparkan beberapa contoh, antara lain, pembangunan jembatan layang di pintu tol Cikarang barat, pembangunan jalan tembus dari Taruma Jaya ke Batu Jaya Karawang sepanjang 32 kilometer, serta jembatan penghubungnya.
Peningkatan prasarana jalan ini, kata Syamsul, akan membuka akses transportasi daerah utara Bekasi yang selama ini seperti terisiolasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Rencananya, sambung Syamsul, juga akan dibangun jalan tol Tanjung Priok-Cibitung. "Akses transportasi industri yang ada di Cibitung dan Cikarang akan sangat terbantu," ujar Syamsul, ketika ditemui di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (14/8).
"Sumber daya alam Kabupaten Bekasi berupa minyak dan gas, bisa menjadikan Bekasi sebagai kota industri dan migas terbesar di Pulau Jawa jika dikelola secara baik" ujarnya menambahkan.
Bedasarkan data yang diperoleh, potensi alam kabupaten memang memberikan harapan. Daerah belahan utara memiliki cadangan minyak bumi sebesar 195 miliar barel, sedangkan gas bumi mencapai 19 BSCF yang diperkirakan tidak akan habis dieksplorasi sampai 30 tahun mendatang. Angka ini konon setara dengan blok Cepu.
Migas tersebut tersebar di 7 blok, yaitu Sasak, Rancajawa, dan Pondok Tengah Utara (Kecamatan Muaragembong), Blok Pondok Makmur (Kecamatan Cabang Bungin), Blok Tegal Pancing (Kecamatan Sukatani). Sedangkan dua blok lainnya sudah dimulai dieksplorasi yaitu Pondok Tengah dengan kapasitas produksi 2.000 barel minyak mentah per hari dan Lapangan Tambun (30 sumur), Kecamatan Babelan 12.000 barel/hari.
Di Blok Pondok Tengah sendiri cadangan minyaknya mencapai 35 MMFCS (million matrix standard cubic feet). Potensi ini sebagian sudah dikelola oleh BUMD milik Pemkab Bekasi, PT. BBWM, dan menyumbang PAD sebesar Rp 6,7 miliar pada tahun 2007. Meski demikian, Syamsul menegaskan, arah pembangunan tidak boleh meninggalkan setor pertanian yang makin tergerus industrialisasi, selain tetap meneruskan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Sa`aduddin, mengakui banyaknya pekerjaan rumah Pemkab. Bekasi. Ia pun berjanji akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan di semua sektor. Pendidikan, kata Bupati, menjadi salah satu prioritasnya, dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBD. Siswa sekolah dasar tidak dikenai biaya uang gedung dan biaya bulanan. "Targetnya tahun 2010 sudah tidak ada lagi sekolah yang rusak," ujar Sa`aduddin saat ditemui di sela-sela Deklarasi Pemilu Damai, Sabtu (16/8).
Untuk melakukan upaya pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai terdapat ketimpangan antara utara dan selatan, Pemkab saat ini sedang mengkaji pemekaran daerah Kabupaten Bekasi. Jika layak dan memungkinkan, kata Sa`aduddin, pemekaran diharapkan dapat mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi. (JU-16)***
Belajar Berobsesi
Secara resmi Syamsul mengantikan Sa’aduddin untuk mengemudikan biduk lembaga wakil Rakyat sampai tahun 2009 mendatang. Dengan sisa waktu yang ada, Syamsul dituntut perannya agar lebih mengoptimalkan fungsi dan kinerja DPRD untuk membawa masyarakat kabupaten bekasi ke arah yang lebih baik. “Saya tidak pernah terobsesi sebelumnya untuk menjadi ketua DPRD, hidup saya mengalir begitu saja, prinsipnya dimanapun saya bekerja dapat bermanfaat untuk orang lain” kata pria kelahiran Bekasi 20 September 1967 yang juga pernah belajar ekonomi islam di International Islamic University, Islamabad Pakistan 1987-1992. Sepulang dari Pakistan, dalam rentang waktu 1993-1995, disela-sela kesibukannya sebagai ahli perbankkan, Syamsul masih sempat mengajar di STDI Husnayain, Madrasah Aliyah Attaqwa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa. Padahal pada waktu itu, sarjana ekonomi islam hanya ada tiga orang di Indonesia termasuk Syamsul, dan banyak dicari oleh berbagai perusahaan ternama. “Saya mencintai dunia pendidikan” kata suami Dra. Hj. Endang Aminawati yang menamatkan Program Diploma dan Master bidang ekonomi perencanaan pembangunan di University Kebangsaan Malaysia 1995 – 1998. Gelar master ekonomi islam yang ia sandang semakin memapankan kapasitas keilmuannya, apalagi pada waktu itu konsep ekonomi islam sedang mengeliat di Indonesia. “Pada tahun 1998 bersama beberapa orang teman saya sepakat untuk membangun Partai Politik” Kata Syamsul yang masuk dalam katagori generasi awal pembentukan Partai Keadilan (PK) kabupaten Bekasi. Pada saat PK berubah menjadi PKS untuk mengikuti Pemilu 2004, Syamsul dicalonkan untuk menjadi anggota DPRD kabupaten bekasi dan berhasil menjabat untuk periode 2004-2009. “Bagi saya politik adalah alat, bukan tujuan” kata Syamsul yang pernah menjabat sebagai ketua DPD Parpol. Namun Syamsul tidak menyangkal bahwa godaan kekuasaan sangat mengiurkan. “Yang menilai konsistensi pengabdian saya itu orang lain bukan saya” kata Syamsul yang semasa kuliah pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN Muslim Student Association (AMSA) Islamabad Pakistan serta mewarisi gen politik dari keluarga besar KH. Noer Alie. Maka tidaklah mengherankan jika Syamsul cepat menyesuaikan diri dengan ritme politik yang dinamis dan karir politiknya cepat melejit. Sebagai putra asli bekasi, Syamsul setidaknya membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dalam kancah politik praktis. “Menjadi Ketua DPRD, saya harus kerja ekstra, mengingat tugas dan tanggung jawab yang saya emban tidaklah enteng, apalagi dengan sisa waktu yang ada” kata Syamsul saat ditemui diruang kerjanya seusai acara pelantikan. Menurut Syamsul, dirinya harus kerja ektra dan hati-hati untuk mengurai beragam masalah yang bersengkarut di tengah kultur masyarakat bekasi yang plural dan luasnya wilayah. Menurut Syamsul, problem yang mendesak untuk segera ditangani adalah pendidikan dan kemiskinan. Tawaran konsepnya adalah pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal, sehingga proses pemerataan pembangunan dapat cepat terlaksana. “ruhnya birokrasi adalah melayani masyarakat” kata ayah dari Muhamad Akaram, Muhamad Syukri Faiz, Miska Adila, Diena Tsabita, Rama Maemunah, Hilma Zakia. Berkenaan mengenai pemekaran daerah, Syamsul menegaskan mendukung rencana tersebut dan siap jika nanti daerah pemekaran membutuhkan sumbangan tenaga dan pikirannya. Ketika ditanya apakah dirinya punya keinginan menjadi kepala daerah, Syamsul hanya tersenyum. “Jika nanti wilayah utara dimekarkan, sebagai orang utara saya siap mengabdi” papar Syamsul.“Saat ini saya sedang belajar berobsesi” kata Syamsul yang menguasi bahasa arab, inggris dan urdu sambil tertawa, karena merasa heran dengan dirinya yang tidak pernah punya obsesi dalam karir politiknya. Menurut Syamsul, ia sedang giat membaca biografi orang-orang besar, dirinya untuk sementara berkesimpulan bahwa setiap orang besar selalu memiki cita-cita yang besar pula. (Bratha)
AHLAN WASAHLAN ....
ASSALAMU ALAIKUM WR.WB.
Alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 Maret 2009, berkat bantuan dan dorongan dari Bapak Maskanul Hakim
syamsulfalah
Alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 Maret 2009, berkat bantuan dan dorongan dari Bapak Maskanul Hakim
syamsulfalah
Langganan:
Postingan (Atom)
